Reformasi(reform) yang berarti memperbaiki atau memperbaharui, diharapkan mampu memberikan perbaikan negara ke arah yang baru meliputi segala hal, berupa: sistem, mekanisme, aturan, kebijakan, tingkah laku, kebiasaan, cara-cara, atau praktik yang selama ini dinilai tidak baik dan diubah menjadi baik2. Soeharto mengeluarkan kebijakan Penanaman
Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Sejarah dan Budaya Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Journal homepage Reserach/Conseptual Article/Book Review REFORMASI EKONOMI HABIBIE 1998-1999 SEBUAH KEBIJAKAN ATASI KRISIS EKONOMI ORDE BARU Mahilda Saidatul Afiyah aUniversitas Negeri Malang, Indonesia. ARTICLE INFO Received 1st December 2021 Revised 11th December 2021 Accepted 20th December 2021 Published 30th December 2021 ABSTRACT Indonesia's economy experienced a monetary crisis during the leadership of President Suharto where from 1997-1998 there were various economic problems that ended with the decline of President Suharto's power. Leadership turned to the hands of Habibie who tried hard to restore the condition of the national economy through his economic policies. President Habibie focused his economic policy on strengthening and recovering the economy after the monetary crisis. Ada improvement in terms of the economy that experienced inflansi and decreased exchange rate or rupiah exchange rate against the US dollar. On the other hand, there is a decrease in people's purchasing power as well as a lack of public trust in the president who is considered part of the New Order. KEYWORDS economic reform; Habibie; rconomy crysis; the new order ABSTRAK Perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter pada era kepemimpinan Presiden Soeharto dimana dari tahun 1997-1998 terjadi berbagai permasalahan ekonomi yang berakhir dengan penurunan kekuasaan Presiden Soeharto. Kepemimpinan beralih ke tangan Habibie yang mana berusaha keras untuk mengembalikan kondisi perekonomian nasional lewat kebijakan ekonominya. Presiden Habibie memfokuskan kebijakan ekonominya pada penguatan serta pemulihan ekonomi pasca krisis moneter yang terjadi. Ada perbaikan dari segi perekonomian yang mengalami inflansi serta penurunan nilai tukar atau kurs rupiah atas dollar AS. Di sisi lain, ada penurunan daya beli masyarakat serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap presiden yang dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. KATA KUNCI reformasi ekonomi; Habibie; krisis ekonomi; Orde Baru Permalink/DOI Copyright © 2021. Sejarah dan Budaya Email Print ISSN 1979-9993 Online ISSN 2503-1147 [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 250 PENDAHULUAN Era orde baru merupakan salah satu potongan sejarah Indonesia yang memiliki banyak sekali peristiwa dalam kancah sejarah Indonesia. Dalam era ini ada banyak kemajuan yang dialami Indonesia meski juga ada banyak pro dan kontra yang muncul dalam setiap kebijakan. Era ini dimulai sejak dikeluarkannya dekrit presiden yang ditandatangani oleh presiden Soekarno yang mana isinya menerangkan pemberian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melaksanakan tindakan untuk menjaga keamanan, kedamain, dan stabilitas negara. Dekrit ini dikenal dengan dokumen Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret dimana dokumen ini juga menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno kepada Soeharto Tim Penulis Indonesia Investments 2019b. Dari sini Soeharto melakukan kebijakan-kebijakan militer untuk membersihkan kekuatan politik Indonesia yang menandai awal dari era pemerintahan presiden Soeharto, era yang kemudian disebut dengan Orba atau Orde baru. Selain kemajuan yang diakui dalam sejarah, era orde baru juga memiliki sisi kelamnya tersendiri. Beberapa kebijakan yang ada bukan hanya membawa dampak positif namun juga memiliki dampak negatif yang tampak dalam masyarakat. Dalam hal ekonomi Krisis moneter yang terjadi adalah faktor utama keruntuhan era orde baru yang dijaga oleh Soeharto, krisis yang terjadi memaksa Presiden ke 2 Negara Kesatuan Republik Indonesia itu turun dari jabatannya sebagai presiden secara paksa. Turunnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam perkembangan Indonesia, hal ini didasarkan pada fakta lamanya kekuasaan yang menunjukkan seberapa kuat kepemimpinan Soeharto sebenarnya Aprilia 2013. Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kepemimpinannya yang berjalan selama 32 tahun dimana terhitung sejak 11 Maret 1966 dimana beliau mendapat “mandat” kekuasaan. Hal ini menjadi sebuah tanda berakhirnya era orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, namun juga merupakan penanda akan era baru yang diharapkan masyarakat Indonesia yakni era reformasi. Dalam pidatonya Soeharto menyatakan jika mundurnya beliau adalah langkah yang tepat setelah melihat dan menimbang perkembangan dari situasi Indonesia di masa itu. Kericuhan dan ramainya Indonesia dengan tuntutan rakyat yang menginginkan Reformasi dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya tuntutan akan pergantian kepemimpinan menjadi faktor utama mundurnya Soeharto Galih 2018. Faktor lainnya adalah krisis moneter yang menimpa Indonesia telah membuat rakyat mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dimana krisis pada tahun 1997 yang mengguncang nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar AS menyebabkan naiknya berbagai harga bahan pokok serta bahan bakar premium, padahal disaat yang sama banyak usaha menengah-kebawah mengalami kebangkrutan yang berdampak pada PHK besar-besaran Aprilia 2013. Hal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat drastis dan memberi celah besar peningkatan angka kriminalitas akibat masyarakat yang anarkis. Selain golongan masyarakat, dari golongan mahasiswa juga mengadakan demonstrasi bersama masyarakat untuk meminta penurunan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden NKRI. Dengan berbagai pertimbangan, diputuskan jika presiden Soeharto akan mundur dari jabatannya sebagai presiden meski masa pemerintahannya [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 251 belumlah usai, dimana pemerintahan Soeharto diserahkan kepada wakilnya saat itu yakni Habibie sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Masa pemerintahan dari Habibie atau Bacharuddin Jusuf Habibie sangatlah singkat, dibandingkan dengan Soeharto yang menjabat hampir selama 32 tahun sejak dilantik pada tahun 1967 Pratama 2019. Habibie dilantik menjadi presiden pada 21 Mei 1998 setelah presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya sebagai presiden RI di Istana Merdeka pada WIB. Dalam pidatonya Soeharto menyebutkan sesuai UUD 1945 pasal 8, Habibie selaku wakil presiden yang menjabat akan menggantikan posisi beliau untuk melanjutkan masa jabatan presiden mandataris 1998-2003 Indonesia 2011. Meski sempat ada perdebatan mengenai pelantikan dari Presiden Habibie yang dianggap tidak sah sebab dilakukan di gedung Istana bukannya di gedung MPR, secara hukum materiil pelantikan tersebut sah dan konstitusional meskipun secara hukum formal dianggap tidak konstitusional Moerti 2019. Secara yuridis pengambilan sumpah jabatan wakil presiden menjadi presiden seharusnya dilaksanakan di hadapan MPR, sehingga secara de facto Habibie adalah Presiden Indonesia meski secara de Jure belum. Melihat dari UUD 1945 Pasal 6 ayat 1 dan pasal 8 UUD 1945 serta Tap MPR II/MPR/1973, maka pengangkatan Habibie tidaklah menyalahi aturan apapun. Hanya saja kejadian ini sangat jarang terjadi dan bisa dikatakan kurang etis atau bahkan tidak sah Krishayanto 2000. Presiden Habibie sebagai pengganti dari Presiden Soeharto memiliki tugas yang cukup berat untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang saat itu dilanda krisis moneter, bisa dikatakan era Habibie memiliki warisan yang harus diselesaikan dari era orde baru. Krisis moneter yang terjadi sejak 1997 menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan, sebab reformasi yang menurunkan Soeharto juga didasari krisis moneter yang mengguncang Indonesia. Hal ini mendasari kebijakan-kebijakan Presiden Habibie dalam menyeimbangkan perekonomian Indonesia yang oleng pada tahun 1998, dimana beberapa kebijakan ekonomi segera dikeluarkan untuk menenangkan masyarakat yang menuntut perbaikan di berbagai bidang kehidupan. Bidang ekonomi menjadi fokus utama karena pada bidang ini memiliki dampak yang besar dan luas pada bidang kehidupan lainnya. Karena ekonomi menjadi penopang pergerakan sebuah negara, politik maupun sosial masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang terjadi di dalam sebuah negara atau di masyarakat. Krisis moneter pada era Orde Baru berlanjut pada masa pemerintahan Habibie memaksa pemerintahan yang ada untuk bertindak, dimana hal ini demi keamanan dan kesejahteraan bersama. Namun muncul pertanyaan sebenarnya krisis moneter yang ada pada era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto seperti apa? Sehingga hal ini mampu menjadi faktor yang menurunkan jabatan serta meruntuhkan kekuasaan yang terbangun selama 32 tahun dalam genggaman Presiden ke 2 Indonesia tersebut. Namun bagaimana kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Habibie dapat menanggulangi krisis moneter yang dimulai di masa orde baru? Bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut berjalan dan seperti apa respon masyarakat menjadi penting untuk dibahas karena merupakan bagian penting dalam kancah sejarah. Meski kepemimpinan Habibie sebagai Presiden ke 3 NKRI terhitung singkat, namun kebijakan yang dikeluarkan [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 252 memiliki andil besar dalam jenjang perubahan yang terjadi di tahun 1998-1999. Perubahan pada masa kepemimpinan beliau yang mana merupakan wujud dari reformasi yang diinginkan masyarakat adalah sebuah hal yang besar, sebab keberadaannya menjadi jembatan antara era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan era reformasi dibawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Penulis berharap dengan ditulisnya permasalahan ini mampu memberikan informasi serta gambaran mengenai bagaimana krisis moneter yang ada di era Orde Baru secara pasti dihadapi dengan kebijakan-kebijakan yang ada di era reformasi lewah kebijakan ekonomi Presiden Habibie. Juga mampu menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata dalam perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Habibie selaku presiden ke 3 Indonesia meski dengan masa kepemimpinan yang singkat. METODE Penulisan artikel ini merupakan jenis penelitian deskriptif dimana digunakan metode studi pustaka dalam proses pengerjaannya. Metode studi pustaka sendiri merupakan metode pengumpulan bahan dari sumber kepustakaan, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber kepustakaan didapat dalam bentuk cetak maupun online search dari sumber yang dapat dibuktikan kebenarannya serta didasarkan dari peristiwa dan fakta sejarah. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku referensi, jurnal ilmiah tercetak maupun e-journal yang terkait dengan pembahasan. Dari bahan yang didapatkan melalui studi pustaka, bahan atau data tersebut di analisa dan disusun serta diolah sebelum di tuliskan dalam bentuk paragraf yang tersusun secara logis dan sistematis. Kesimpulan sendiri didapatkan setelah membaca keseluruhan artikel yang disusun sebelum pokok bahasan didalamnya disatukan dalam sebuah paragraf yang rapi. HASIL DAN PEMBAHASAN Krisis Ekonomi Moneter Akhiri Era Orde Baru Krisis moneter yang menimpa Indonesia adalah dampak terbesar yang dirasakan masyarakat akibat berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Berbagai permasalahan muncul dalam rentang waktu dua tahun saat inflasi mencapai titik tertingginya, yang mana menimbulkan berbagai problema baru seperti komplikasi penyakit manusia. Dimana masalah yang ada saat terlambat ditangani atau kurang tepat penanganannya menyebabkan masalah lain muncul sebelum masalah sebelumnya terselesaikan, menyebabkan penumpukan permasalahan dan tugas pagi pemerintah sendiri. Krisis moneter yang menimpa Indonesia bermula dari krisis moneter regional di kawasan Asia Tenggara saat Thailand melakukan devaluasi mata uang Bath Ariadi and Sugiarto 1999. Dampaknya pada Indonesia muncul saat nilai tukar rupiah mengalami penurunan tajam pada awal tahun 1998. Hal ini memicu krisis akibat depresiasi nilai tukar rupiah yang berdampak pada keseluruhan bidang, terutama sektor perbankan yang menjadi pusat ekonomi masyarakat. Disinilah pemerintah mengambil kebijakan mendasar yang terdiri dari stabilitas moneter, pengetatan likuiditas, penghematan dan penyesuaian struktural [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 253 lewat liberalisasi perdagangan dan intervensi Saidi 1998. Krisis ekonomi tetap terjadi meski dasar fundamental ekonomi Indonesia pada masa itu dipandang kuat dan disanjung oleh Bank Dunia, namun sekali lagi kelemahan struktural menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan lebih Tarmidi 19991. Dampak yang harus dibayar pemerintah dalam krisis ini tidaklah main-main, sebab harga yang dibayarkan adalah keruntuhan kekuasaan Presiden Soeharto yang sudah bertahan selama 32 tahun Ariadi and Sugiarto 1999. Krisis berkepanjangan menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pembangunan nasional yang mengiringi kebijakan ekonomi yang ada. Strategi yang digunakan dengan mengutamakan pertumbuhan yang ditopang oleh negara-negara luar tidak efektif menahan gelombang eksternal Indonesia, memperlihatkan there is something wrong dalam proses pembangunan nasional yang digencarkan. Pembangunan yang didasarkan pada trilogi pembangunan tidak sesuai dengan konsep REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun yang disusun pemerintah, karena lebih bertumpu pada stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan. Ketiga poin dalam trilogi pembangunan sangat mengakar dalam kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru, dimana dengan menerapkan ketiganya pemerintah berharap pada konsepsi ideal serta implikasi dari trilogi pembangunan yang jalankan. Dimana dengan mengendalikan stabilitas nasional akan menciptakan lingkungan yang baik baik perekonomian sebelum pemerintah menarik investor asing untuk merangsang perekonomian nasional, setelahnya kesejahteraan akan diratakan ke seluruh wilayah Indonesia dengan baik Mayrudin, 2018. Dalam prosesnya pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan pendanaan dalam negeri tapi juga luar negeri, sebab akumulasi dana dalam negeri tidak mencukupi biaya pembangunan yang dirancang. Ketidakmampuan dalam menutupi kekurangan pendanaan dengan dana negara disebabkan besarnya dana yang disiapkan tidaklah seimbang dengan rencana kegiatan investasi Saving-investment gap, hal ini menjadi dasar kegagalan atau ketidaksesuaian pelaksanaan rencana investasi Woyanti and Setiawan 2006. Jika diperhatikan lebih lanjut, kegagalan pemerintah yang menyebabkan krisis moneter bukanlah ada pada dasar fundamental perekonomian Indonesia, sebab dasar yang digunakan kuat dan seimbang. Permasalahan datang dari hutang negara atau utang swasta luar negeri yang mencapai angka tinggi, yang mengalami kebobolan bukanlah rupiah namun luar negeri dimana nilai tukar dollar AS mengalami Overshooting yang jauh dari nilai nyata Tarmidi 19991. Nilai tukar mengalami kemerosotan dan ini menjadi akibat dari serbuan yang tiba-tiba terhadap dollar AS dan jatuh tempo dari utang swasta luar negeri. Namun hal ini tidak lantas menyebabkan utang luar negeri serta penurunan tajam nilai tukar menjadi faktor penentu dalam krisis ini. Meski tidak bisa dipungkiri pula dengan adanya pendanaan yang berasal dari luar negeri dalam hal ini utang luar negeri serta penanaman modal asing yang dilakukan pemerintah memberikan pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, meski pengaruh positif ini juga beriringan dengan pengaruh negatifnya. Ada beberapa faktor lain yang memiliki andil dalam krisis ekonomi moneter ini. Salah satunya adalah masalah sistem devisa yang dilaksanakan oleh Indonesia. Sistem yang mana memberikan kebebasan tanpa adanya pengawasan ini menjadikan celah dalam keluar-masuknya devisa yang ada. Dimana arus [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 254 modal serta valas mengalir dengan mudahnya tanpa memperdulikan jumlah yang keluar-masuk. Faktor lainnya adalah kebijakan deregulasi atau liberalisasi yang terjadi pada tahun 1983-1988, dimana kebijakan ini menyebabkan penarikan investor setelah peristiwa penurunan tajam harga minyak dunia. Undang-undang yang ditetapkan membuat aturan Indonesia mengenai arus modal menjadi sangat liberal bahkan dalam kancah internasional. Keikutsertaan pemerintah dalam perekonomian Indonesia mempertajam masalah yang ada, hal ini dikarenakan kebijakan yang ada malah membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi Setiawan 2009. Hal ini dapat dilihat setelah peristiwa Malari Malapetaka Lima Belas Januari yang terjadi pada 15-16 Januari 1974 yang menyebabkan pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih ketat mengenai investasi asing, meskipun hal ini juga memberikan peluang pasar yang besar untuk masyarakat pribumi dengan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi mereka Tim Penulis Indonesia Investments 2019a. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah memang mampu menunjukkan kestabilan “semu” inflasi yang menjadi fokus pemerintahan, tapi ini mengakibatkan terabaikannya pertumbuhan ekonomi pada sektor yang nyata dan akhirnya memberi celah pada benih kehancuran ekonomi nasional. Inflasi yang menyerang perekonomian Indonesia telah mengacaukan sistem moneter yang ada, dimana hal ini mampu melumpuhkan berbagai macam sektor perekonomian tak terkecuali sektor produksi atau industri. Terjadi penurunan signifikan akan produksi dalam negeri sejak tahun 1960 sampai tahun 1966. Bukan sekedar menaikkan harga pangan, barang, dan jasa tapi juga menuntut peningkatan upah pekerja serta biaya alat dan produksi. Ini yang menjadi jawaban akan berhentinya beberapa usaha masyarakat akibat krisis moneter. Biaya perawatan alat produksi diiringi dengan penurunan kualitas hasil produksi semakin memperburuk keadaan, sebab dengan penurunan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan memaksa para pemilik usaha memikirkan solusi. Jika sudah mencapai batasnya maka para pemilik usaha akan menutup usahanya dan ini menjadi sebab kemacetan dalam pembangunan sarana dan prasarana produksi dalam perekonomian nasional. Inflasi tinggi yang tidak ditopang dengan pembangunan yang seimbang memperparah kemacetan perekonomian, sebab hal ini akan mempengaruhi nilai produk domestik bruto yang mengalami sedikit sekali kenaikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tertinggal saat rata-rata peningkatan produk domestik bruto hanya mencapai 1,4% pertahun, itu jelas berada dibawah tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk yang bisa mencapai 2,3% per tahun Setiawan 2009. Padahal kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru ditujukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro dimana inflasi Harga baik atau deflasi harga turun dengan tujuan stabilitas harga di akhir. Kebijakan moneter sendiri adalah bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan kas negara atau pendapatan nasional dengan mengubah total peredaran uang di masyarakat. Pemerintah harus memperbaiki sistem keuangan kredit sebagai langkah awal kebijakan moneter yang mana sama dengan politik moneter yang berusaha memperbaiki keseimbangan moneter di Indonesia. Dalam prakteknya d Indonesia, mekanisme transmisi kebijakan moneter yang diberlakukan oleh bank Indonesia sebagai pemegang otoritas kegiatan [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 255 perekonomian dan keuangan adalah topik hangat dalam perbincangan masyarakat, sebab sesuai UU. No. 23 tahun 1999 yang diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004 menjelaskan tujuan BI atau Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah serta kestabilan harga atau inflasi Nugroho et al. 2020. Di akhir pemerintahan Orde Baru, faktor lain selain krisis moneter juga dikarenakan desakan dan tuntutan masyarakat serta golongan mahasiswa agar dilakukan reformasi di berbagai bidang kehidupan. Krisis moneter membawa banyak dampak buruk dalam kondisi ekonomi Indonesia, pasalnya terjadi kelaparan di berbagai pelosok tanah air ini menyulut simpati beberapa golongan diantaranya golongan mahasiswa. Terutama dengan adanya isu KKN korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang ada dalam pemerintahan Orde Baru, disamping tuntutan reformasi ekonomi, politik, serta hukum. Terlahirlah gerakan mahasiswa yang mana merupakan implementasi gerakan sosial mahasiswa dari pemikiran mahasiswa, di mana gerakan ini menuntut perbaikan dalam tatanan pemerintahan Orde Baru serta reformasi untuk Indonesia Hermawan 2018. Gerakan ini hadir akibat guncangan dalam sistem politik nasional yang menjadi bukti kelemahan posisi negara atas rakyatnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan gejala kemiskinan yang terjadi secara massal atau tersebar baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan sekalipun, sarana dan prasarana ekonomi mengalami kehancuran dimana implikasinya adalah pada kehancuran ekonomi serta peningkatan hutang diikuti hilangnya fungsi nyata sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, serta modernisasi di negara Indonesia. Hal lain yang memaksa presiden Soeharto adalah peristiwa Mei 1998, peristiwa ini adalah sebuah kerusuhan yang terjadi pada 13-14 Mei 1998. Kerusuhan dipicu kondisi ekonomi, politik, dan sosial dari Indonesia yang mengalami pergolakan dan krisis berkepanjangan, terutama krisis ekonomi yang memaksa banyak pihak yang kecewa mengajukan demo dan protes . Pemicu paling besar adalah kejadian kejadian penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, saat itu para mahasiswa berkumpul di Universitas Trisakti dan mendesak demonstrasi di luar kampus Sunariyah 2016. Yang tidak mereka duga adalah tanggapan dari aparat yang menembaki kerumunan tersebut, menyebabkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat tembakan aparat berwajib. Sebenarnya pada 14 Mei 1998 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, tepatnya di Bogor, Tangerang, dan Bekasi berdatangan menuju Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita atas 4 korban meski akhirnya sempat diwarnai kerusuhan. Pada 14 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan siap mengundurkan diri dihadapan masyarakat Indonesia yang berada di Kairo, padahal di Indonesia sedang terjadi kerusuhan dimana penjarahan besar-besaran terjadi di beberapa pusat perbelanjaan. Peristiwa ini menyebabkan kurang lebih 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi Nurmalaningrum and Dewantara 2018. Peristiwa ini juga memakan banyak korban dari etnis Tionghoa, menyebabkan banyak warga etnis Tionghoa memilih untuk meninggalkan Indonesia dan mencari tempat yang “aman” baik sementara waktu atau seterusnya. Namun hal ini hanya berlaku untuk golongan menengah keatas, sekitar 80% masyarakat Tionghoa tetap berada di Indonesia sebab lahir dan besar di Indonesia dan [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 256 sebagian besar belum pernah meninggalkan Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat satu-satunya yang mereka kenal sebagai tempat kelahiran dan hidup, meski kondisi yang ada harus dihadapi baik dan buruknya Lan 2010. Hal ini sebenarnya menunjukkan adanya “masalah” yang tidak hanya sekedar anti-Tionghoa di masa Orde Baru, menunjukkan adanya masalah dalam pemerintahan Orde Baru yang mendorong kekerasan dan antipati terhadap warga etnis Tionghoa secara menyeluruh meskipun jelas tidak dapat dibenarkan mereka mendapat perlakuan anti-Tionghoa tersebut karena mereka juga warga negara Indonesia yang sah. Kebijakan Ekonomi Presiden Habibie Habibie atau Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan presiden Indonesia yang ke 3 dan merupakan presiden dengan masa jabatan tercepat yang ada dalam sejarah Indonesia. Beliau memerintah selama 17 bulan terhitung sejak turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, meski demikian pemerintahan Presiden Habibie ternyata menciptakan reformasi besar-besaran dalam kancah Sejarah Indonesia Utami 2021. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau yang mana merubah banyak tatanan yang sebelumnya tidak ada atau dilarang pada masa orde baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto. Merubah bukan hanya memberikan tambahan atau menambal kekurangan yang ada saja, tapi memperbaiki sistem yang ada dan berusaha memaksimalkan tujuan dan tugas yang ada. Beliau melakukan re-alignment dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, serta sosial untuk menyelesaikan permasalahan yang ada para era Orde Baru. Dari bidang politik, pemerintahan, sosial, juga ekonomi menunjukkan perubahan yang pasti, meski ada beberapa kebijakan yang tetap memiliki pro dan kontranya tersendiri. Dari semua bidang yang mengalami reformasi, bidang ekonomi menunjukkan kemajuan yang nyata dari kebijakan-kebijakan yang ada, dimana tujuan kebijakan-kebijakan tersebut untuk menanggulangi krisis moneter yang muncul sejak akhir masa orde baru. Habibie menjadi presiden di saat Indonesia mengalami krisis moneter, dimana kurs atas uang rupiah saat itu mengalami penurunan tajam atas dollar AS sejak pertengahan 1997 Dewi 2019. Sehingga kepemimpinan Presiden Habibie merupakan sebuah babak baru dalam perekonomian serta kepemimpinan atas dasar reformasi. Habibie sendiri sebenarnya merupakan seorang ilmuwan yang sudah berada dalam ranah Internasional, sehingga dalam pemerintahannya beliau memperkenalkan seperti apa reformasi pasca Soeharto. Dimana Presiden Habibie harus menghadapi lima isu terbesar di awal pemerintahannya yang diwarnai suasana politik dan ekonomi yang berantakan. Salah satunya adalah isu masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang mengalami Krisis moneter Rickles 2008. Apalagi pada pertengahan 1998 sampai akhir Juni 1998 menyebabkan 56% dari jumlah penduduk saat itu berada dibawah garis kemiskinan. Presiden Habibie memfokuskan kebijakannya pada penguatan serta pemulihan ekonomi pasca krisi moneter yang terjadi, dimana beliau memulai dengan memulihkan kegiatan investasi, perdagangan, serta kinerja dalam sektor perbankan dan bisnis Hakim and Giovani 2009. Selama pemerintahannya [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 257 Presiden Habibie menghasilkan setidaknya 66 Undang-Undang yang mana salah satunya menegaskan arah perekonomian Indonesia dengan lebih jelas. Beberapa kebijakan dikeluarkan sebagai upaya dalam mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk, minimal mampu memberikan perbaikan dalam masalah yang muncul akibat krisis moneter yang muncul pada tahun 1997-1998. Salah satu masalah yang muncul akibat krisis moneter di era Orde Baru adalah PHK yang dilakukan banyak usaha rakyat yang mengalami kebangkrutan, hal ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang juga meningkatkan angka kriminalitas. Kenaikan angka kriminalitas disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk, sehingga banyak orang memilih jalur cepat dalam mencari penghidupan bagi dirinya dan juga keluarganya. Kebijakan Presiden Habibie dilakukan bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional Indonesia yang terguncang sekaligus menanggulangi permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai komplikasi krisis moneter. Kebijakan Presiden Habibie salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia, meski hasilnya memang tidaklah signifikan namun pertumbuhan ekonomi penduduk yang sebelumnya mencapai angka -7,7% nyatanya bisa meningkat menuju angka 5% Dewi 2019. Krisis ekonomi yang diawali dengan penurunan nilai tukar sekitar Juli 1997 menjadi faktor utama mengapa Undang-Undang ini disusun, dimana menjadi Undang-Undang pertama yang secara eksplisit atau tertulis menerangkan keberadaan Bank Indonesia sebagai lembaga Independen Murdadi 2012. Dengan independensi ini diharapkan Bank Indonesia mampu menjadi lembaga yang menjaga stabilitas moneter untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan lainnya adalah dengan memutar badan penyehat perbankan nasional atau BPPN serta lembaga yang bertugas memantau dan menyelesaikan hutang luar negeri Indonesia, perbaikan-perbaikan lain dalam hal fiskal dan moneter terus digiatkan sebaik mungkin. Dalam memperbaiki perekonomian nasional, Presiden Habibie melakukan beberapa hal diantaranya adalah merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional yang ada, melikuidasi bank yang memiliki masalah, serta menaikkan nilai tukar rupiah yang menurun Wijaya and Permatasari 2018. Ada pengesahan Undang-Undang mengenai perbankan yakni perubahan UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 Wijaya and Permatasari 2018. Ada juga kebijakan mengenai Bank Indonesia dimana menurut Presiden Habibie yang didasarkan pada UU Tahun 1968 tugas BI adalah sebagai lembaga yang membantu tugas presiden di dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan moneter, sehingga gubernur Bank Indonesia dapat dianggap sebagai ex-officio¬ kabinet yang mana juga berlaku untuk kedudukan jaksa agung Habibie 2006. Sehingga Presiden Habibie menyusun dan mengesahkan Undang-Undang mengenai perbankan agar Bank memaksimalkan keberadaan dan tugasnya, yakni UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lain. Hal berdampak baik sebab independensi ini mampu menciptakan peningkatan kurs rupiah terhadap dolar AS yang [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 258 sebelumnya menurun drastis. Presiden Habibie juga memberikan kebebasan bagi WNA atau Badan Hukum Asing untuk mendirikan Bank Umum dengan WNI atau BAdan Hukum Indonesia, hal ini tertera dalam pasal 22 ayat 1 huruf b Syam 2010. Ditambah lagi dengan kebijakan yang melarang adanya monopoli dalam perekonomian nasional dengan disusunya Undang-Undang larangan monopoli menciptakan kondisi perekonomian yang meningkat lebih dari pada sebelumnya Dewi 2019. UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik politik serta persaingan tidak sehat dan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen meski belum maksimal menunjukkan manfaat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan UU tersebut mengurangi keuntungan pribadi dari sebuah perusahaan yang dikelola secara mandiri serta mengurangi pengelolaan pasar secara otoriter, hal ini sudah barang tentu menguntungkan masyarakat kecil yang menjadikan Habibie lebih disukai ketimbang Presiden Soeharto. Meski demikian bukan berarti larangan ini seratus persen baik bagi kepemimpinan Presiden Habibie, masyarakat masih ada yang menganggap keberadaan Presiden Habibie sebagai Presiden bayangan Soeharto yang menjadikan masyarakat sulit mempercayai beliau. Kebijakan lainnya dapat dilihat dari terjunnya Presiden Habibie dalam urusan Internasional sejak ia menjabat Presiden Indonesia, sebenarnya pada saat beliau menjadi wakil dari presiden Soeharto tugas ini sudah berada ditangan beliau. Beliau bertanggung jawab atas pengembangan dan peningkatan hubungan ekonomi eksternal negara disamping menjalin hubungan dengan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan Sains dan Teknologi Hamonangan 2019. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie sebenarnya menunjukkan penurunan dominasi atau kekuasaan pemerintah dan negara dalam penentuan beberapa kebijakan ekonomi, meskipun tidak dipungkiri pula terjadi perubahan yang mumpuni dalam bidang ekonomi dari kebijakan Pemerintah untuk perbaikan perekonomian nasional yang sempat anjlok bahkan krisis Perdana 2001. Apalagi Presiden Habibie yang juga memiliki kewajiban memimpin pemerintahan yang sedang dalam kondisi transisi sesungguhnya dalam kondisi politik yang kurang baik, sebab gejolak politik masih sangat terasa sebagai buntut dari peristiwa 21 Mei 1998 Maghfuri, 2020. Sehingga sangatlah penting bagi Presiden Habibie untuk segera menyiapkan dan melaksanakan reformasi yang dituntut masyarakat Indonesia secara mendasar dan menyeluruh, karena posisi kepemimpinan Presiden Habibie saat itu bagaikan gunung berapi yang siap meletus jika salah dalam menentukan langkah. Salah satu peristiwa yang juga termasuk dalam peristiwa Mei 1998 adalah peristiwa 13-14 Mei 1998 dimana terdapat fakta bahwa etnis Tionghoa yang mendapat dampak dari kerusuhan yang merupakan akibat berkelanjutan krisis ekonomi era Orde Baru. Tahun 1998 pada masa pemerintahan Presiden Habibie, beliau meneken Inpres atau Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 26 mengenai penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi untuk menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, sehingga masyarakat Tionghoa mendapat tempat yang sama dengan warga negara lainnya Agustina 2019. Hal ini juga yang menjadi faktor peningkatan ekonomi di masyarakat, sebab dengan tidak adanya diskriminasi dalam berbagai hal termasuk ekonomi menyebabkan lebih terbukanya masyarakat dalam melakukan ekonomi secara tepat. [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 259 Presiden Habibie sendiri merupakan orang yang memiliki konsep industri padat karya, dimana konsep ini diterapkan lewat penerapan produk prioritas yang mana dengan teknologi-teknologi canggih yang menjadi nilai plus dalam sebuah produksi. Konsep tersebut didasarkan pada keuntungan komparatif dengan orientasi pasar bebas dan ekspor produk-produk padat karya serta sumber daya alam Gie 1994. Sesuatu yang sebenarnya bisa dengan mudah didapatkan di Indonesia dilihat dari SDM serta SDA yang melimpah, yang dibutuhkan adalah pengelolaan dan kualitas yang memadai dalam pertarungan ekonomi. Dengan demikian inti dari reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden habibie dapat dikatakan sebagai perbaikan atas krisis ekonomi moneter yang terjadi pada masa Orde Baru serta mengenalkan ekonomi yang lebih baik terhadap perekonomian nasional kedepannya. Kebijakan yang ada ditujukan untuk mengendalikan perekonomian yang kacau agar menjadi seimbang dan dapat berjalan dengan tenang, dimana dalam prosesnya ada banyak pro dan kontra akibat posisi Habibie yang dianggap tidak sah sebagai presiden ataupun pendapat dirinya yang merupakan bagian dari era Orde Baru. Meski demikian pada masa kepemimpinan Presiden Habibie ini juga memiliki kelemahan dimana daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, selain itu ada resiko yang tinggi usaha dalam negeri yang menyebabkan pemulihan kepercayaan akan perekonomian yang lebih baik berjalan lambat Hakim and Giovani 2009. Diluar kekurangan tersebut kebijakan yang ada memberikan dampak yang baik dan membuka peluang perekonomian yang jauh lebih baik kedepannya serta untuk generasi selanjutnya.. KESIMPULAN Orde Baru yang mana merupakan masa kekuasaan Presiden Soeharto adalah era yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia lewat pencapaian serta pro kontra yang ada didalamnya. Turunnya Presiden Soeharto dari posisinya menandai berakhirnya Orde Baru, dimana hal tersebut diwarnai kericuhan di kalangan masyarakat Indonesia karena tuntutan rakyat yang menginginkan Reformasi dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya tuntutan akan pergantian kepemimpinan. Faktor lainnya adalah krisis moneter yang menimpa Indonesia telah membuat rakyat mengalami masa-masa yang sangat sulit. Kepemimpinan digantikan oleh Habibie selaku wakil Presiden Soeharto yang meski hanya bertugas selama 17 bulan, tugas yang diemban beliau tidaklah mudah sebab kondisi Indonesia yang tengah dilanda krisis moneter. Krisis yang bermula dari krisis moneter regional di kawasan Asia berdampak pada Indonesia. Di Indonesia krisis ini dikarenakan pembangunan yang didasarkan pada trilogi pembangunan tidak sesuai dengan konsep REPELITA serta hutang negara atau utang swasta luar negeri, ditambah dengan inflasi yang menyerang perekonomian Indonesia telah mengacaukan sistem moneter yang ada. Peristiwa Mei 1998 juga berperan apalagi kerusuhan yang terjadi pada 13-14 Mei 1998. Presiden Habibie memfokuskan kebijakannya pada penguatan serta pemulihan ekonomi pasca krisis moneter yang terjadi. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia serta membuat badan penyehat perbankan [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 260 nasional atau BPPN. Kelemahan dari kebijakan ekonomi Habibie terletak pada daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, selain itu ada resiko yang tinggi usaha dalam negeri yang menyebabkan pemulihan kepercayaan akan perekonomian yang lebih baik berjalan lambat. DAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal Agustina, Reza. 2019. “Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Kehidupan Etnis Cina Di Kota Palembang Tahun 1998-2003.” Universitas Sriwijaya. Aprilia, Lilik Eka. 2013. “Berakhirnya Pemerintahan Soeharto Tahun 1998.” Universitas Jember. Ariadi, Nanang E., and Dwi Sugiarto. 1999. “Studi Sistem Ekonomi Islam Sebagai Sistem Ekonomi Alternatif Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru.” Bulein Ekonomi Moneter Dan Perbankan 2 2 1 23–46. https//bmeb-bi-org/ Dewi, Indah Damaiyanti. 2019. “Kebangkitan Perekonomian Indonesia Dalam Pemikiran Bacharuddin Jusuf Habibie 1998-1999.” Universitas Jambi. Galih, Bayu. 2018. “21 Mei 1998, Saat Soeharto Dijatuhkan Gerakan Reformasi ...” Jernih Melihat Dunia 2. 2018. Gie, Kwik Kian. 1994. Analisis Ekonomi Politik Indonesia. Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama. Habibie, Bacharuddin Jusuf. 2006. Detik-Detik Yang Menentukan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Jakarta THC Mandiri. Hakim, Abdul, and Guswildan Giovani. 2009. “Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono 1945 - 2009.” Journal of Innovation in Business and Economics 3 2 161–80. Hamonangan, Iskandar. 2019. “Reformasi Menuju Demokrasi Kebijakan Luar Negeri Masa Presidensi B . J Habibie,” no. April 1–3. Hermawan, Agus. 2018. “GERAKAN MAHASISWA MENUJU REFORMASI 1998.” UIN Gunung Djati. Indonesia, Tim Nasional Penulisan Sejarah. 2011. “Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang Dan Zaman Republik.” In , edited by Saleh A. Djamhari, Volume 5, 808. Jakarta Balai Pustaka. [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 261 Krishayanto, E. 2000. “Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan Habibie Sebaga Presiden III Republik Indonesia.” Perspektif V 1 1–14. Lan, Thung Ju. 2010. Setelah Air Mata Kering. Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998. Edited by Thung Ju Lan and I. Wibowo. Cetakan ke. Jakarta Penerbit Buku Kompas. Maghfuri, Amin. 2020. “ANALISIS POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AWAL ORDE REFORMASI 1998-2004 .” TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 8 1 14–26. Mayrudin, Yeby Ma’asan. 2018. “Menelisik Program Pembangunan Nasional Di Era Pemerintahan Soeharto.” Journal Of Government Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 4 1 71–90. Moerti, Wisnoe. 2019. “Cerita Pelantikan Presiden Habibie, Satu-Satunya Yang Dilantik Di Istana.” 2019. https//m/ Murdadi, Bambang. 2012. “Independensi Bank Indonesia Di Persimpangan Jalan.” Value Addedi Majalah Ekonomi Dan Bisnis 9 1 1–15. Nugroho, Helmi, Ianatu Solikha, Melinda Mutiara, Muhammad Haykal, Nabiilah nur Shabrina, Refki Adaniyah Tambak, Rivia Ramadatun Nisa, and Vira Yuniar. 2020. “PENGARUH SISTEM KEUANGAN EKONOMI PADA ERA ORDE BARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” Nurmalaningrum, Rizka Wahyu, and Agustinus Dewantara. 2018. “Peristiwa Mundurnya Soeharto Dari Jabatan Presiden Indonesia.” INA-Rxiv, 1–14. Perdana, Ari A. 2001. “Peranan Kepentingan ’ Dalam Mekanisme Pasar Dan Penentuan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia.” Economic Working Paper Series, 1–18. Pratama, Aswab Nanda. 2019. “11 Maret 1998, Saat Soeharto Dilantik Jadi Peresiden Untuk Kali Ketujuh.” Jernih Melihat Dunia. 2019. [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 262 10371/11-maret-1998-saat-seoharto-dilantik-jadi-presiden-untuk-kali-ketujuh. Rickles, 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta Serambi Ilmu Semesta. Saidi, Zaidi. 1998. Soeharto Menjaring Matahari Tarik-Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca 1980. Bandung Mizan. Setiawan, Agus. 2009. “Kebijakan Moneter Pada Masa Pemerintahan Soeharto Tahun 1966-1971.” Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sunariyah. 2016. “6 Fakta Penting Dari Kerusuhan 13-14 Mei 1998.” 2016. Syam, Nur. 2010. “JEJAK REFORMASI DALAM LINTASAN SOSIO-HISTORIS.” Retrieved From Uinsby Http// 1–11. Tarmidi, Lepi T. 19991. “Krisis Moneter Indonesia Sebab, Dampak, Peran IMF Dan Saran * .” Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan 1 4 1–25. Tim Penulis Indonesia Investments. 2019a. “Keajaiban Orde Baru Soeharto Di Indonesia.” Indonesia Investments. 2019. ———. 2019b. “Orde Baru Suharto Pembangunan Di Bawah Pemerintahan Otoriter.” Indonesia Investments. 2019. htps// Utami, Silmi Nurul. 2021. “Kebijakan Politik Masa Pemerintahan Habibie.” Jernih Melihat Dunia. 2021. Wijaya, Junior Hendri, and Iman Amanda Permatasari. 2018. “Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ . Habibie Dan Megawati Di Indonesia.” Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan 12 2 196–207. htp//cakrawala Woyanti, Nenik, and Mulyo Budi Setiawan. 2006. “Dampak Utang Luar Negeri Dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pra Dan Pasca Krisis Moneter.” Jurnal Bisnis Dan Ekonomi 13 I 21–41. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this Habibie dan Megawati merupakan presiden di Indonesia dengan masa kepemimpian tercepat. Hal itu dikarenakan dalam situasi menuntut untuk menggantikan presiden terdahulu yang lengser. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif historis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejarah capaian masa pemerintahan presdien BJ. Habibie dan Megawati. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah menunjukan Masa pemerintahan BJ. Habibie dan Megawati telah menghasikan capaian-capaian selama menjadi presiden Indonesia mesti dalam kurun waktu yang singkat. BJ Habibie berhasil menceta beberapa capaian semasa pemerintahannya yaitu membentuk kabinet baru reformasi pembangunan, perbaikan bidang ekonomi, kebebasan berpendapat, melakukan reformasi dibidang politik, pelaksanaan sidang istimewa MPR pada tahun 1998, pemilihan umum pada tahun 1999. Begitu juga dengan masa pemerintahan Megawati telah menciptakan capaian semasa jabatannya sebagai presiden yaitu dibidang politik Megawati menciptakan kabinet gotong royong, membuat kebijakan dalam mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengadakan pemilu yang bersifat demokrais pada tahun 2004, dibidan ekonomi memperbaiki kinerja ekspor, Megawati berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003, telah berhasil menangkap 17 jendral yang korup. Megawati juga berhasil menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna KepriEdi KrisharyantoPergantian kepemimpinan nasional dalam suatu negara perlu ada aturan, prosedur dan mekanisme yang diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanannya, hal ini untuk menghindari kepentingan-kepentingan yang subyektif dari setiap pelaksana yang terkait langsung dalam setiap proses suksesi T. TarmidiKrisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, sementara ini telah berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen padi di banyak tempat karena musim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan kelanjutannya. Ari PerdanaAgainst the popular perception that the New Order economic policymaking was subservient to the interests of capital and oriented towards the market, empirical analysis suggests that economic policymaking of the era was indeed centralistic and state-centered. While capital owners could influence policy directions, their role was fairly limited. Market-based economy, on the other hand, was rarely implemented in full, as deregulation and liberalisation policies undertaken during the period were more results of external pressures instead of an ideological choice. After Soeharto, the relative domination of the state vis-…-vis global capital declined, yet it is still too early to conclude that the domination of the state in policymaking has been taken over by that of global Daftar Rujukan Buku Dan Jurnal AgustinaDAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal Agustina, Reza. 2019. "Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Kehidupan Etnis Cina Di Kota Palembang Tahun 1998-2003." Universitas Sriwijaya. Pemerintahan Soeharto Tahun 1998Lilik ApriliaEkaAprilia, Lilik Eka. 2013. "Berakhirnya Pemerintahan Soeharto Tahun 1998." Universitas Jember. E AriadiDwi SugiartoAriadi, Nanang E., and Dwi Sugiarto. 1999. "Studi Sistem Ekonomi Islam Sebagai Sistem Ekonomi Alternatif Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru." Bulein Ekonomi Moneter Dan Perbankan 2 2 1 23-46. https//bmeb-bi-org/ Perekonomian Indonesia Dalam Pemikiran Bacharuddin Jusuf Habibie 1998-1999Indah DewiDamaiyantiDewi, Indah Damaiyanti. 2019. "Kebangkitan Perekonomian Indonesia Dalam Pemikiran Bacharuddin Jusuf Habibie 1998-1999." Universitas Jambi.
41Reformasi Birokrasi dalam Menciptakan Good Governance hazard) dan potensi masalah penyebab korupsi memiliki karakteristik tersendiri yang disebut dengan anatomi korupsi.31 Ini dapat dijumpai pada ruang pemerintahan, termasuk pemerintahan di daerah, meliputi fenomena pembangunan di ruang ekonomi dan pembangunan, fenomena kekuasaan politik di
mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat – Reformasi 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Reformasi 1998 adalah upaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik. Sejak saat itu, perubahan struktur pemerintahan dan pengawasan telah diterapkan di semua tingkatan pemerintahan. Namun, meskipun ada berbagai upaya yang telah dilakukan, reformasi 1998 tidak berhasil dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Pertama, salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat adalah kurangnya komitmen dari pemerintah. Pemerintah tidak menunjukkan komitmen yang cukup untuk mengimplementasikan reformasi 1998. Selain itu, pemerintah juga tidak mengambil tindakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemerintah justru membuat kebijakan yang membuat ekonomi Indonesia semakin melambat. Kedua, kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Pemerintah tidak mengalokasikan dana ke sektor-sektor penting yang akan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi semakin melambat dan menyebabkan masyarakat tidak mampu menikmati manfaat yang dijanjikan oleh reformasi 1998. Ketiga, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dan banyak orang yang belum memiliki akses ke pendidikan yang baik. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang disediakan oleh reformasi 1998. Keempat, masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Infrastruktur di Indonesia masih sangat rendah dan sulit untuk memperoleh akses ke infrastruktur yang baik. Hal ini membuat pelaku usaha sulit untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, infrastruktur yang buruk juga membuat biaya produksi yang tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat karena kurangnya komitmen pemerintah, kurangnya investasi, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah ini dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Rangkuman 1Penjelasan Lengkap mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat1. Reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat karena kurangnya komitmen dari Kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada Masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. 1. Reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat karena kurangnya komitmen dari pemerintah. Reformasi 1998 adalah periode transformasi politik di Indonesia setelah era pemerintahan Orde Baru. Perubahan politik ini diharapkan akan menciptakan perbaikan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Meskipun reformasi 1998 telah menyebabkan perubahan politik yang signifikan, gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat disebabkan oleh kurangnya komitmen dari pemerintah. Pemerintah di masa reformasi 1998 tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap pemulihan ekonomi. Pemerintah tidak menyediakan dukungan yang cukup untuk meningkatkan produksi, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tidak berkelanjutan. Selain itu, kurangnya komitmen dari pemerintah juga menyebabkan keterlambatan dalam meningkatkan legalitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Ini menyebabkan efisiensi birokrasi yang rendah, produktivitas yang rendah, dan kemiskinan yang berkepanjangan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia kehilangan harapan untuk menikmati manfaat ekonomi dari reformasi 1998. Kurangnya komitmen dalam meningkatkan investasi dan infrastruktur juga menyebabkan pembangunan yang lambat. Pemerintah tidak melakukan investasi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kemiskinan. Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tidak berkelanjutan. Kurangnya komitmen dari pemerintah juga berdampak pada peningkatan tingkat inflasi, yang membuat harga barang-barang menjadi lebih tinggi. Ini menyebabkan masyarakat kurang mampu membeli barang-barang yang diperlukan sehingga menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Kurangnya komitmen pemerintah juga menyebabkan kurangnya investasi di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini telah membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menikmati manfaat dari peningkatan kualitas hidup. Dengan semua alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat disebabkan oleh kurangnya komitmen dari pemerintah. Pemerintah tidak menyediakan dukungan yang cukup untuk meningkatkan produksi dan infrastruktur, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tidak berkelanjutan. 2. Kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Reformasi 1998 dari era otoriter ke era demokrasi diharapkan dapat membawa kemajuan ekonomi untuk masyarakat Indonesia. Namun, kenyataannya Reformasi 1998 tidak dapat memberikan dampak positif pada pemulihan ekonomi masyarakat. Kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Sejak reformasi 1998, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang menguntungkan masyarakat seperti menghapuskan monopoli dan menghilangkan kebijakan proteksi terhadap industri. Namun, pemerintah tidak mampu membiayai sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat dengan alokasi anggarannya yang terbatas. Pemerintah Indonesia masih terkendala dengan pengeluaran yang tinggi untuk membayar utang luar negeri yang mengurangi anggaran untuk pembangunan sektoral. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dalam mengembangkan sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak mampu menyediakan dukungan finansial yang cukup untuk sektor-sektor tersebut. Kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga berdampak buruk pada pengembangan sektor-sektor tersebut. Karena kurangnya dana yang tersedia, sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat tidak dapat berkembang dengan maksimal. Sementara itu, pemerintah lebih memilih untuk menginvestasikan dana untuk pemulihan perekonomian dan membayar utang luar negeri. Kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga menyebabkan penduduk miskin semakin bertambah. Sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat seperti perkebunan, perikanan dan pertanian tidak dapat berkembang seperti yang diharapkan. Hal ini membuat masyarakat yang tergantung pada sektor tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga menyebabkan perekonomian Indonesia tidak dapat berkembang dengan optimal. Hal ini karena pemerintah tidak mampu menyediakan subsidi yang cukup untuk mengembangkan sektor-sektor ini. Pemerintah juga tidak mampu membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesimpulannya, kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Pemerintah tidak mampu membiayai sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat dengan alokasi anggarannya yang terbatas. Selain itu, kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga menyebabkan perekonomian Indonesia tidak dapat berkembang dengan optimal. 3. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Reformasi 1998 menjadi tahun penting di Indonesia karena di tahun tersebut Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosialnya. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan perbaikan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Namun, meskipun ada beberapa kemajuan yang dicapai, reformasi ini gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat adalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah yang rendah di Indonesia. Berdasarkan laporan World Bank, tingkat partisipasi sekolah di Indonesia hanya sekitar 80%, yang berarti bahwa banyak anak di Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini juga berdampak pada kualitas pendidikan yang tersedia di Indonesia, yang masih relatif rendah. Kualitas pendidikan yang rendah ini menghambat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kurangnya tingkat pendidikan juga berdampak pada kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi modern. Teknologi modern dapat membantu masyarakat untuk menciptakan produk yang lebih berkualitas dan untuk meningkatkan produktivitas. Namun, jika masyarakat tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak, mereka tidak dapat memanfaatkan teknologi modern sepenuhnya. Ini berarti bahwa masyarakat tidak dapat meningkatkan produktivitas mereka dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas, yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kurangnya tingkat pendidikan juga berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memiliki pekerjaan yang layak. Meskipun ada banyak peluang pekerjaan di Indonesia, banyak pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk memiliki keahlian tertentu. Namun, jika tingkat pendidikan rendah, masyarakat tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ini berarti bahwa banyak masyarakat yang tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak, yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat adalah salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Kurangnya pendidikan dapat menghambat masyarakat dari menggunakan teknologi modern, meningkatkan produktivitas, dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan reformasi 1998, pemerintah harus meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat akan pendidikan yang layak. 4. Masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Reformasi 1998 disebut sebagai masa transisi sejarah Indonesia dari era Orde Baru ke era demokrasi. Reformasi 1998 berfokus pada tujuh bidang, yaitu politik, hukum, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, budaya, dan lingkungan. Tujuan dari reformasi 1998 adalah untuk menciptakan perbaikan ekonomi di Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat adalah masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang berbeda. Infrastruktur di Indonesia masih sangat terbatas. Jalan-jalan dan jembatan rusak dan tidak layak untuk digunakan. Jalan tol dan jembatan baru telah dibangun, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kurangnya listrik di beberapa wilayah di Indonesia juga menghambat perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia juga menghambat pengembangan sektor ekonomi di Indonesia. Infrastruktur yang buruk akan menghambat transportasi, sehingga menyebabkan biaya tinggi untuk mengangkut barang. Selain itu, biaya produksi juga akan meningkat karena masalah transportasi. Di sisi lain, masalah listrik dan kurangnya listrik juga akan menghambat perkembangan ekonomi. Beberapa perusahaan tidak dapat menggunakan mesin-mesin yang memerlukan listrik karena listrik tidak tersedia. Kurangnya infrastruktur juga menghambat perkembangan jaringan bisnis di Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak dapat mengembangkan jaringan bisnis karena tidak ada infrastruktur yang memadai untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Selain itu, masalah listrik juga mengakibatkan perusahaan sulit untuk menggunakan peralatan yang memerlukan listrik. Hal ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Kurangnya infrastruktur menghambat transportasi, meningkatkan biaya produksi, dan menghambat pertumbuhan jaringan bisnis di Indonesia. Selain itu, listrik yang tidak tersedia juga menghambat aktivitas bisnis di Indonesia. Infrastruktur yang buruk dan kurangnya listrik merupakan salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat.
Berikutkronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. 1) Demonstrasi mahasiswa. Desakan atas pelaksanaan
Web server is down Error code 521 2023-06-15 222723 UTC What happened? The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying. What can I do? If you are a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you are the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information. Cloudflare Ray ID 7d7e3d756fe41e85 • Your IP • Performance & security by Cloudflare
Dilansirdari Ensiklopedia, peran serta masyarakat dalam sistem politik indonesia dalam dilakukan dalam berbagai aktivitas, sesuai uu nomor 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di indonesia didalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan uu
- Reformasi di Indonesia dapat diartikan sebagai gerakan perubahan ke arah lebih baik dengan cara menata ulang hal-hal yang telah menyimpang dan tidak sesuai dengan kondisi serta struktur ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi terjadi akibat krisis ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial-budaya, dan krisis kepercayaan. Berangkat dari permasalahan yang mengakibatkan penderitaan rakyat tersebut, dimulailah gerakan reformasi pada 1998 yang diprakarsai oleh reformasi 1998 kemudian melibatkan seluruh lapisan masyarakat hingga mampu menumbangkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. Lantas, apa saja tujuan dari reformasi? Baca juga 6 Agenda Reformasi 1998 Tujuan reformasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Selama 32 tahun berkuasa, rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto memang terus melaksanakan pembangunan. Namun, pembangunan tidak terlaksana secara merata dan hanya segelintir rakyat yang dapat menikmatinya. Hal itu diperparah dengan budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN yang merajalela, serta fakta bahwa eksekutif menjadi penguasa tunggal di atas lembaga lainnya sehingga tidak ada yang mampu mengawasi kekuasaan. Rezim otoriter Soeharto dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketika krisis moneter 1997 meluluh lantakkan Indonesia, muncul gerakan reformasi yang menuntut pembenahan total dengan harapan dapat bermuara menuju kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Baca juga Apa yang Mendorong Terjadinya Reformasi di Bidang Ekonomi? Tujuan reformasi menurut Ketetapan MPRRI Nomor X/MPR/1998 adalah mewujudkan pembaruan di segala bidang pembangunan nasional, terutama bidang ekonomi, politik, hukum, serta agama dan sosial budaya. Secara rinci, berikut ini tujuan gerakan reformasi 1998. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya, terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hak Asasi Manusia HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan serta cita-cita seluruh masyarakat Indonesia. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang/otoriter, penyimpangan dan penyelewengan lainnya. Melalui gerakan reformasi 1998, rakyat Indonesia berhasil mengubah konstelasi pelaku utama politik nasional dengan menumbangkan rezim otoriter Orde Baru. Referensi Afandi, Muslim dan Syed Agung Afandi. 2018. Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi. Palembang Tunas Gemilang. Gunawan, Cakti Indra. 2019. Post-Reformasi Merekonstruksi Semangat Pancasila dan Reformasi Berbasis Online. Purwokerto CV IRDH. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Didalam jangka panjang pemerintah harus menghantarkan masyarakat indonesia kepada kemakmuran, kesejahteraan lahir dan batin serta harus menghadapi masalah jangka panjang sperti masalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di dalam jangka pendek pemerintah dituntut untuk selaludapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif / mendukung
MengingatReformasi dan Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Ada dua peristiwa penting dalam satu minggu ini. Pertama, masyarakat Indonesia akan masuk dan memperingati
Berawaldari tuntutan perbaikan ekonomi, mahasiswa di sejumlah kota mulai menyuarakan reformasi. Aksi yang awalnya dilakukan di dalam kampus, kemudian mulai dilakukan di luar kampus. Hingga kemudian pada 12 Mei 1998, aksi demonstrasi itu berubah menjadi tragedi akibat tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti.
QWcZXm. 3098gqznqw.pages.dev/2893098gqznqw.pages.dev/3653098gqznqw.pages.dev/2663098gqznqw.pages.dev/203098gqznqw.pages.dev/3733098gqznqw.pages.dev/3593098gqznqw.pages.dev/153098gqznqw.pages.dev/3493098gqznqw.pages.dev/103
mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat
